PENDIDIKAN
ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Disusun untuk memenuhi salah satu
tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam
Dosen
pengampu : Iis Arifudin, M.Ag
Disusun
Oleh:
Zulfan
Yahya
Maria
Ulfa
PROGRAM
STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS
AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS
WIRALODRA
INDRAMAYU
2013
KATA
PENGANTAR
Segala puji bagi
Allah tuhan seluruh alam yg telah melimpahkan nikmat yang sangat besar berupa
kesehatan, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita
nabi besar Muhamad SAW beserta keluarganya, sahabat serta para umatnya yg
bertakwa.
Atas berkat
rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Makalahnya
yg berjudul “PENDIDIKAN ISLAM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL” yang disusun untuk memenuhi tugas Mata kuliah
Ilmu Pendidikan Islam.
Tak lupa pula
penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu
untuk menyelesaikan makalah ini, terutama kepada teman – teman yg telah
memberikan semangat, penulis tidak bisa membalas kebaikan yg telah di berikan
dengan apa – apa, penulis hanya bisa memberikan ucapan trimakasih yang sebanyak
– banyaknya kepada pihak yg telah membantu, dan semoga kebaikan yg telah kalian
berikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Amin.
Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan
kesalahannya untuk itu sangat di perlukan kritik dan sararan yg bersifat
membangun untuk perbaikan kedepannya, dan semoga makalah ini dapat bermanfaan
bagi kita semua.
Indramayu, 10 Januari
2014
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Negara Indonesia
adalah bangsa yang religious, Fakta sejarah merupakan bukti bahwa Bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang beragama Dari mulai masuknya Agama Hindu
kemudian masuknya Agama Kristen dan masuknya Agama islam sangat membuktikan
bahwa bangsa Indonesia merupakan agama yang religious.
Karena itulah para
pendiri bangsa Indonesia sewaktu merumuskan dasar negara mereka sepakat untuk
mencantumkan azas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai salah satu dari azas
pancasila. Dan kita sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air menjadikan falsafah pancasila sebagai
pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat.
Sepakat bahwa
pendidikan agama (khususnya Islam) harus kita sukseskan dalam semua jenis,
jenjang dan jalurnya. Sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa. Permasalahan
yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara pelaksanaanya agar pendidikan agama
kita lebih berguna dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas unggul,
lahiriah dan bathiniyah. Berkemampuan tinggi dalam kehidupan aqliyah dan aqidah
serta berbobot dalam perilaku amaliyah dan muamalah. Sehinnga survive dalam
arus dinamika perubahan sosial budaya pada masa hidupnya. Ketahanan mental,
spiritual dan fisik berkat pribadi agama kita benar-benar berfungsi efektif
bagi kehidupan generasi bangsa dari waktu-ke waktu. Idealitas tersebut baru
dapat terlaksana dengan tepat sasaran jika kita mampu meletakkan strategi dasar
yang berwawasan jauh kemasa depan kehidupan bangsa, kehidupan yang dihadapkan
kepada kemajuan ilmu dan tekhnologi canggih yang semakain sekularisrtik
arahnya.
BAB
II
PEMBAHASAN
1.
PENDIDIKAN NASIONAL
Berdasarkan
undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
system Pendidikan Nasional Bab I pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun
rumusan tentang Pendidikan.
Adapun menurut
tokoh Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan
Nasional di Indonesia serta dianggkat oleh pemerintah sebagai Bapak pendidikan,
menyatakan sebagai berikut:” Pendidikan
nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan
ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara
dan rakyatnya, agara dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk
kemuliaan segenap manusia disekuruh dunia”.[1]
Dengan demikian Akan mempersatukan seseorang nasionalisme dengan keyakinan
hidup berkebangsaan.
·
Karakteristik
Pendidikan Nasional.
a. Dari segi dasar, pendidikan Indonesia berdasarkan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Dari segi fungsinya, pendidikan di Indonesia
diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan
Bangsa Indonesia.
c. Dari segi tujuan, pendidikan nasional bertujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,
yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan
kebangsaan.
d. Dari kesempatan yang diberikan, dalam pendidikan
nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan.
e. Dari segi penyelenggaraan, pendidikan dilaksanakan
melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan faktor pendidikan luar
sekolah.
f. Dari segi tenaga kependdikan, sistem pendidikan
nasional menyebutkan bahwa kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola
satuan pendidikan, pemiliki, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang
penddikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
g. Dari segi kurikulum, sistem pendidikan nasional
mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuai dengan
lingkungan.[2]
2. PENDIDIKAN AGAMA
Pendidikan
agama lebih ditekankan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai
keagamaan kedalam diri anak didik. Mengingat pendidikan agama pada hakikatnya
bertujuan membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa sebagai elan vitalnya
kehidupan lahiriah dan bathiniyah manusia Indonesia seutuhnya. Jika dengan
pengertian tersebut, proses kependidikan agama menanamkan atau mempribadikan
tata nilai keagamaan. Dalam hal ini Islam yang mengacu kepada keimanan dan
ketaqwaan (sebagai pondasi dasar yang tak tampak atau rahasia) yang berdaya
dorong memotivasi proses kegiatan perilaku yang tampak, yang mewujud dalam
akhlaqul karimah di bidang kehidupan termasuk iptek. Di sisi lain dan antara
kedua sisi tersebut senantiasa saling berinteraksi.[3]
3.
RELEVANSI
KEBIJAKAN TERHADAP EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM
Relevansi
dari kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan Islam dapat dilihat dari
dikeluarkannya Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah
lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan menteri agama. Selain itu dalam
tap MPRS No. 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsure
mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan ketentuan ini maka
Departemen Agama menyelenggarakan Pendidikan madrasah tidak saja bersifat
keagamaan dan umum, tetapi bersifat kejuruan. Dengan keputusan presiden no. 34
tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi
keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal yaitu:
a.
Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum
dan kejuruan;
b. Menteri Tenaga Kerja bertanggung jawab atas
pembinaan latihan keahlan dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri;
c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan
bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai
negeri[4].
Kemudian
dikeluarkan Inpres No. 15 tahun 1974, penyelenggaraan pendidikan umum dan
kejuruan menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan
diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan
kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari
pernyataan di atas, Drs. Akmal Hawi, M.Ag menyimpulkan bahwa kebijakan
Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres No.
15 tahun 1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah
tidak saja diasingkan dengan pendidikan nasional, tetapi terdapat indikasi kuat
akan dihapuskan.
Hal
ini menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah
tersebut yang dianggap merugikan bagi kelangsungan pendidikan Islam, kemudian
reaksi umat Islam ini mendapat perhatian oleh Musyawarah Kerja Majelis
Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama. Lenbaga ini memandang bahwa
madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam. Oleh sebab itu, yang tepat
untuk menyelenggarakannya adalah Departemen Agama sebab Menteri Agama yang
lebih tahu tentang kebutuhan pendidikan agama bukan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan (Wirosyukarto, 1996: 88). Dengan memperhatikan aspirasi umat Islam
di atas, maka dengan ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga
Menteri mengenai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Ketiga menteri itu
adalah menteri pendidikan, menteri dalam negeri, dan menteri agama. Tujuan
lahirnya SKB Tiga Menteri adalah untuk mengatasi kekhawatiran umat Islam akan
dihapuskannya system pendidikan madrasah.
Dengan
dikeluarkannya SKB Tiga Menteri dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan yang
lebih nyata terhadap eksistensi madarasah dan sekaligus merupakan langkah
strategis untuk menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam system pendidikan
keagamaan atau lembaga penyelenggaraan kewajiban belajar, tetapi sudah
merupakan lembaga pendidkikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai
mata pelajaran dasar.
4.
KEDUDUKAN
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Kajian
historis seperti yang diungkapkan terdahulu bahwa pendidikan islam di
Indonesia, telah berlangsung sejak masuknya islam ke Indonesia. Pendidikan itu
pada tahap awal terlaksana atas adanya kontrak antara pedagang atau mubaligh
dengan masyarakat sekitar, bentuknya lebih mengarah kepada pendidikan informal.
Setelah berdiri kerajaan-kerajaan islam di Indonesia maka pendidikan islam
tersebut berada di bawah tanggung jawab kerajaan islam. Dan pendidikan tidak
hanya berlangsung dilanggar-langgar atau masjid, tetapi ada yang dilaksanakan
di lembaga pendidikan pesantren. [5]
Masuknya
kaum penjajah barat, memisahkan pendidikan islam, dengan pendidikan Barat.
Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan fasilitas
yang memadai, sedangkan pendidikan islam terlepas dari tanggung jawab
pemerintah kolonial. Kenyataanya membuat ada dua generasi yang berbeda
orientasinya. Pertama, pendidikan islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren
orientasinya keakhiratan, kedua, pendidikan Barat orientasinya adalah
keduniaan. Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya terletak kepada
perbedaan kedua orientasi itu, tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial
Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian
mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam system pendidikan kolonial
Belanda, bukan hanya itu bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di
sekolah-sekolah pemerintah.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pendidikan
merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan
berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah
dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggug jawab bersama antara
keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan dalam proses mencapai tujaunnya
perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi.
Dengan
demikian strategi pendidikan agama di semua lingkungan pendidikan tidak hanya
bertugas memotivasi kehidupan dan mengeliminasi dampak negatif pembangunan,
melainkan juga harus mampu mengintealisasikan nilai-nilai dasar yang bersifat
absolut dari Tuhan ke dalam pribadi utuh yang mampu menjadi filter dan
selektor, sekaligus penangkal terhadap dampak negatif dari dalam proses maupun dari
luar proses pembangunan nasional.
Untuk
tujuan itulah pendidikan agama diarahkan pada terbentuknya manusia Indonesia
beridentitas dan berkepribadian Pancasialis, moralitas agamis yang kondusif
serta ketegaran dan keteguhan pribadi dalam menghadapi pasang surut pembangunan
bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, H.
Muzayyin, Prof. M. Ed. 2003. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta:
PT Bumi Aksara.
Daulay, Haidar
Putra, Prof. dr. MA. 2007. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan
Islan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Djamaludin. 1999. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung:
Pustaa Setia.
Arifin, M. 1995. Kapita
Selekta Pendidikan (lslam dan Umum). Jakarta: Bumiaksara.
[1]http://antoniyuzar.wordpress.com/2009/07/27/pendidikan-islam-dlm-sistem-pendidikan-nasional-tinjauan-terhadap-perjalanan-sistem-pendidian-islam.
[3] Prof. H. Muzayyin Arifin, M. Ed, Kapita Selekta
Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003) hal. 205
[4]http://antoniyuzar.wordpress.com/2009/07/27/pendidikan-islam-dlm-sistem-pendidikan-nasional-tinjauan-terhadap-perjalanan-sistem-pendidian-islam.
[5] Prof. dr. Haidar Putra daulay, MA, Sejarah
Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islan di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2007) hal. 159-160
